Home Panduan & PedUm PNPM Panduan Pelatihan Bagi Masyarakat 2011

Sepatah Kata

Web ini sebagai media informasi pnpm, mohon maaf apabila ada materi hasil karya anda dan kami tidak bisa menuliskan sumbernya sebab data tersebut hasil dari copy faste dari para FK, FT, Faskab dan rekan-rekan UPK. Dan apabila anda merasa keberatan dengan karya anda ada di web ini, silahkan konfirmasi melalui email admin@upk-pnpmsurade.org. Semoga bermanfaat. Trims

Sekretariat UPK PNPM Surade

Jl. H. Sukmawijaya Desa Jagamukti Kec. Surade

Kab. Sukabumi Prop. Jawa Barat 43179,

HP. 0815 7223 1000 Telp./Fax (0266) 6493091

e-mail : admin@upk-pnpmsurade.org

Facebook : komunitas pnpm

Twitter : Twitter.com@upksurade

Panduan Pelatihan Bagi Masyarakat 2011

 

 

PENDAHULUAN

 

Dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2011, maka seluruh pelatihan untuk pelaku PNPM Mandiri Perdesaan harus mengacu pada arah dan kebijakan kegiatan pelatihan/peningkatan kapasitas, yakni pertama memfokus pada upaya untuk mempersiapkan pelaku-pelaku di tingkat masyarakat dan pada upaya memberikan penyadaran kritis terhadap peran dan fungsi pelaku-pelaku untuk menjamin keberlanjutan sistem pembangunan partisipatif yang sudah dikembangkan dalam PPK dan sekarang lebih dilembagakan dalam PNPM Mandiri Perdesaan.

 

DOK Pelatihan Masyarakat diperuntukkan bagi seluruh lokasi PNPM Mandiri Perdesaan TA 2011, baik yang merupakan lokasi/kecamatan baru maupun kecamatan lama yang masuk dalam lokasi PNPM Mandiri Perdesaan.

 

Agar pelaku-pelaku di tingkat masyarakat dan aparat lokal dapat menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dengan optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari PNPM Mandiri Perdesaan maka perlu dilakukan penguatan-penguatan berupa pelatihan dasar/orientasi dan pelatihan lanjutan IST (In Service Training) maupun OJT (On-the-Job Training). Dengan Pelatihan dasar diperuntukkan bagi pelaku-pelaku masyarakat yang dipilih oleh masyarakat yang baru bertugas, baik di lokasi baru maupun di lokasi lama yang pelaku-pelakunya mengalami pergantian. Sifatnya adalah sebagai pembekalan awal /pra tugas dengan cakupan materi yang mengarah pada TUPOKSI (tugas pokok dan fungsi) dari masing-masing pelaku dalam PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana yang dijelaskan dalam PTO PNPM Mandiri Perdesaan (Bab III tentang Pelaku-Pelaku). Sedangkan pelatihan lanjutan diperuntukkan bagi pelaku-pelaku lama yang sudah pernah mendapatkan materi pelatihan dasar. Sifat dari pelatihan lanjutan adalah lebih meningkatkan kapasitas para pelaku masyarakat sehingga dapat terjadi proses kemandirian pengelolaan program di dalam masyarakat dan terjadinya keberlanjutan pendampingan dari dalam.

 

Untuk lokasi kecamatan baru atau kecamatan lama tetapi para pelaku yang terlibat adalah orang/pengurus baru hasil keputusan Musyawarah di desa maupun kecamatan maka menggunakan materi pelatihan dasar.

Jenis Pelatihan Dasar melalui DOK Pelatihan Masyarakat berdasarkan hari pelatihan:

a. Pelatihan selama 6 (enam) hari digunakan untuk:

- Pendamping Lokal berjumlah 1 orang per kecamatan;

- Pelatihan UPK berjumlah 3 orang per kecamatan;

- Pelatihan KPMD berjumlah 5 orang per desa;

b. Pelatihan selama 3 (tiga) hari digunakan untuk:

- Pelatihan BKAD berjumlah minimal 3 orang per kecamatan;

- Pelatihan Tim Verifikasi berjumlah minimal 7 orang per kecamatan dengan lama pelatihan 3 hari;

c. Pelatihan selama 2 (dua) hari digunakan untuk:

- Pelatihan Badan Pengawas (BP) UPK berjumlah minimal 2 orang per kecamatan;

- Kades, BPD, dan LPMD atau sebutan lain berjumlah 3 orang per desa;

 

d. Pelatihan selama 1 (satu) hari digunakan untuk:

- Pelatihan Tim pemantau khususnya Tim Pemantau Perempuan berjumlah maksimal 9 orang per desa;

- Pelatihan TPK berjumlah minimal 3 orang per desa;

- Pelatihan TPU berjumlah minimal 5 orang per desa;

- Pelatihan Tim Pemelihara berjumlah 3 orang per desa;

 

Untuk lokasi kecamatan lama dan atau para pelaku pelaku yang sudah pernah dilatih dengan materi standar untuk lebih dapat dilatih kembali untuk materi-materi penguatan maupun materi materi pengembangan pelatihan masyarakat.

Materi penguatan dan pengembangan didasarkan dari analisa kebutuhan pelatihan yang dilakukan oleh Spesialis Training Provinsi.

Metode untuk pelatihan dalam rangka penguatan maupun mengembangkan kapasitas masyarakat dapat dilaksanakan secara IST, OJT, maupun pelatihan klasikal.

 

Sedangkan untuk pelatihan lanjutan untuk peningkatan kapasitas pelaku-pelaku masyarakat yang sudah ada setidaknya mencakup:

  1. Peningkatan Kapasitas Lanjutan Bagi Pendamping Lokal PNPM Mandiri Perdesaan
  2. Pelatihan Lanjutan untuk Peningkatan Kapasitas KPMD PNPM Mandiri Perdesaan
  3. Pelatihan Monitoring Partisipatif bagi Tim Monitoring Desa (lanjutan) PNPM Mandiri Perdesaan
  4. Pelatihan Lanjutan bagi Badan Pengawas (BP) UPK PNPM Mandiri Perdesaan
  5. Pelatihan Lanjutan kepada Kepada Desa, BPD dan LPM PNPM Mandiri Perdesaan
  6. Pelatihan Lanjutan bagi Tim Pengelola dan Pemelihara Pada PNPM Mandiri Perdesaan
  7. Pelatihan bagi Kelompok Masyarakat dan Penerima manfaat PNPM Mandiri Perdesaan

 

Agar pengelolaannya dapat berjalan dengan optimal, maka perlu dibuat Panduan Pelatihan Bagi Masyarakat Pada PNPM Mandiri Perdesaan TA. 2011 sebagaimana yang diuraikan di sini.

 

TUJUAN

 

Kegiatan bidang pelatihan perlu mendukung pencapaian target-target yang telah menjadi Komitmen PNPM Mandiri Perdesaan. Melalui Pengelolaan Pelatihan Masyarakat sebagaimana yang diatur dalam pedoman ini, ingin dicapai tujuan-tujuan berikut :

1. Masyarakat di kecamatan lebih leluasa untuk memenuhi kebutuhan belajar yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan nyata baik untuk memenuhi kebutuhan peran ekonomi maupun kebutuhan peran social budayanya.

2. Terbentuknya sistem pembelajaran yang sesuai dengan aspirasi dan kondisi dalam masyarakat setempat sebagai salah satu landasan keberlanjutan program

3. Tersedianya sumber-sumber, perangkat-perangkat dan jaringan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat.

 

ORIENTASI PELATIHAN

Arah kegiatan pelatihan masyarakat adalah :

a. Merespon kebutuhan para peserta pelatihan.

b. Menyiapkan daya dukung untuk terbangunnya sistem pembelajaran masyarakat dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan partisipatif

c. Menyiapkan masyarakat dan kelembagaan agar dapat membangun jaringan dengan berbagai pihak yang relevan dengan maksud dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan (Pemerintah Daerah, LSM, Swasta, dan lain lain)

 

SASARAN

 

Sasaran utama pelatihan  adalah pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan TA 2011, Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat  yang memiliki peran strategis untuk dapat melembagakan sistem PNPM Mandiri Perdesaan yaitu meliputi:

  1. Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
  2. Pendamping Lokal
  3. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan Kader Teknik,
  4. Kades, LPM dan BPD,
  5. Tim Penulis Usulan (TPU),
  6. Tim Verifikasi,
  7. Unit Pengelola Kegiatan (UPK),
  8. Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK),
  9. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
  10. Tim Monitoring Desa
  11. Tim Pengelola & Pemelihara (TP3)
  12. Pelatihan Kelompok Masyarakat

 

PRINSIP

Pelaksanaan pelatihan bagi pelaku masyarakat menganut prinsip: partisipatif (pengelolaannya melibatkan masyarakat apakah itu kepanitiaan atau penyelenggaraan); efektif dan efisien (menggunakan metode dan media yang tepat, bermanfaat, dana yang relatif murah, dan menggunakan sumber daya lokal yang ada); transparan (dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka); dan dapat diukur pencapaiannya (ada evaluasi tingkat pencapaian output pelatihan, pada saat pelatihan dan pasca pelatihan apakah dari sisi perubahan sikap, maupun penambahan wawasan/pengetahuan dan ketrampilan).

 

KAIDAH PELAKSANAAN PELATIHAN MASYARAKAT

 

1. Keterpaduan agenda dan pendanaan.

Agenda pelatihan dan sumber dana kegiatan Pelatihan Masyarakat yang disediakan Program, Pemerintah Daerah dan pihak lain, harus direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu.

2. Keberlanjutan

Peningkatan kapasitas dan pendayagunaan hasil pelatihan merupakan proses yang berkelanjutan. Pelatihan pembekalan harus secara konsisten ditindaklanjuti dengan pelatihan penguatan, disamping pelatihan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan khusus dan peran pelaku.S

 

TARGET STRATEGIS

  1. Terbentuknya tenaga pelatih masyarakat di setiap kecamatan lokasi PNPM-MPd.
  2. Tersedianya sumber dan tempat belajar (balai/sanggar belajar, contoh dsb) sesuai kebutuhan di lapangan.
  3. Terbangunnya jaringan kegiatan pembelajaran masyarakat

 

 

STRATEGI

 

Guna mencapai tujuan dan prinsip yang ditetapkan disusunlah strategi pengelolaan pelatihan sebagai berikut:

  1. Menyerahkan pengelolaan pelatihan masyarakat kepada masyarakat dengan skema yang mendorong penguatan kelembagaan.
  2. Mengembangkan pendekatan pelatihan sebagai upaya memenuhi kebutuhan individu pelaku, bukan kebutuhan program.
  3. Meningkatkan daya dukung pengelolaan pelatihan masyarakat dengan mengembangkan jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak (Pemerintah Daerah, LSM, Swasta, dan lain-lain).
  4. Pelaksanaan pelatihan masyarakat mengacu dari kurikulum dan materi yang sudah ada, maupun yang akan disiapkan secara nasional oleh TDC (Training Development Consultant) atau di masing-masing provinsi oleh SPTr (Specialist Training)
  5. Modul pelatihan didesain dengan mengacu pada hasil need assesment (kajian kebutuhan pelatihan) pada masing-masing pelaku PNPM Mandiri Perdesaan.
  6. Mengingat kondisi yang berbeda-beda di setiap lokasi, maka Spesialis Training Regional /Koordinator Provinsi (Kor-Prov) dengan masukan dari Fasilitator Kabupaten dan FK/FT dalam hal ini dapat menyusun modul yang lebih menjawab pada kebutuhan peningkatan kapasitas pelaku-pelaku dimaksud. Untuk materi Modul/materi yang sudah ada dapat dimodifikasi ulang, dengan tujuan mengurangi kesenjangan/gap antara standard kompetensi para pelaku yang dibutuhkan dalam PNPM Mandiri Perdesaan dengan kapasitas yang dimiliki saat ini. Materi dasar yang harus diberikan mengacu pada perubahan sikap (komitmen, rasa memiliki program, jiwa volunterisme/kerelawanan, penyadaran kritis terhadap fenomena kemiskinan di desa, kemauan untuk melakukan perubahan menuju kemandirian);  peningkatan wawasan dan pengetahuan (konsepsi dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, pemahaman tupoksi, pemberdayaan masyarakat, fasilitasi partisipatif, pembangunan desa, dll), serta peningkatan ketrampilan sesuai tupoksi masing-masing, dan materi tambahan sesuai dengan kebutuhan pengengelolaan program di masyarakat yang mengarah pada keberlanjutan pendampingan dari dalam.
  7. Untuk efektivitas, efisiensi, dan fleksibilitas pelatihan bagi pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat masyarakat maupun aparat lokal maka dapat diperluas cakupan peserta dan materi bahasannya sehingga memungkinkan terjadinya sinergi dan kesinambungan program di lapangan.
  8. Mengingat alokasi dana untuk pelatihan pelaku-pelaku masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2011 yang  bersumber dari DOK Pelatihan  Masyarakat yang jumlahnya sangat terbatas (kemungkinan tidak mencukupi)/hanya merupakan subsidi, maka diharapkan adanya kontribusi pendanaan dari pemerintah daerah (PAP Kabupaten maupun PAP Provinsi), ataupun kerjasama dengan pihak lain sejauh tidak mengikat dan melanggar aturan di PNPM Mandiri Perdesaan.
  9. Mekanisme pencairan DOK Pelatihan Masyarakat tetap mengacu pada peraturan yang sudah ada. Dalam hal ini dapat tetap menggunakan rekening lama atau dapat membuka rekening yang baru. Untuk laporan penggunaan dana dipisahkan/tersendiri.

 

BENTUK KEGIATAN

 

A. TAHAP PERSIAPAN

1. Pengkajian Kebutuhan Pelatihan

 

Pengkajian kebutuhan pelatihan dilakukan kepada sasaran pelatihan pelaku masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan, yakni Pengurus BKAD, Pendamping Lokal, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan Kader Teknik, Kades, LPM dan BPD, TPU,  Tim Verifikasi, UPK,  BP-UPK, TPK, Tim Monitoring, dan Pengelola & Pemelihara (TP3) dan Kelompok Masyarakat lainnya.

Pengkajian kebutuhan pelatihan ini sekaligus untuk mengidentifikasi beberapa aspek:

  1. Peserta pelatihan (apakah pelaku baru atau lama), jumlah, asal, komposisi jenis kelamin, pengalaman yang dimiliki, dan tingkat pendidikan.
  2. Jenis pelatihan: pelatihan dasar atau pelatihan lanjutan
  3. Materi : kategori untuk pembekalan awal/pra tugas atau materi untuk lanjutan (berdasarkan analisis antara gap/kesenjangan antara standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pengelolaan program sesuai tupoksinya dengan kenyataan); apakah materi sifatnya refleksi terhadap proses (untuk kualitas pendampingan dan pelaksanaan tupoksi), atau materi baru (pemerkayaan teknik-teknik fasilitasi dan pengelolaan kegiatan), dll. Materi ini juga perlu dikelompokkan dalam 3 kategori: yang berupa penambahan pengetahuan (kognitif), perubahan sikap (attitude), dan ketrampilan (psikomotorik).
  4. Pelatih: apakah hanya FK atau dibantu dengan PL, PJOK, dan Fas. Kab dan Fasilitator Keuangan. Jika pelatih terbatas dan waktu harus segera selesai, maka dapat dilakukan sistem pararel atau gabungan beberapa kecamatan/kabupaten sejauh memungkinkan dari sisi dana.
  5. e. Pendanaan: penetapan kebutuhan apa saja yang harus didanai, misal pengadaan ruang, alat dan bahan, penggandaan materi, transportasi, konsumsi, dll. Dalam menyusuna RAB ini perlu dipertimbangkan pilihan model pelaksanaan pelatihan: apakah harus klasikal, atau dapat dilakukan dalam bentuk OJT, apakah sekaligus atau model bertahap (slicing), dll.
  6. Nara Sumber: apakah perlu melibatkan nara sumber untuk memperdalam pengetahuan dan ketrampilan.
  7. Lokasi/tempat pelatihan: apakah di tingkat desa, dilakukan per kecamatan atau gabungan antar kecamatan (cluster), atau di tingkat kabupaten. Pemilihan lokasi tergantung pada kesediaan dana (menganut prinsip efektivitas dan efisiensi) serta ketersediaan tim pelatih.
  8. h. Peralatan dan Bahan: ATK, media belajar (untuk keperluan praktek, latihan, dll), Papan tulis, meja kursi, dll.

 

Pelaksana pengkajian kebutuhan pelatihan awal dikoordinasikan  oleh Spesialis Training Provinsi. Hasil need assessment selanjutnya diolah oleh Spesialis Training Regional bekerjasama dengan spesialis lain untuk dikembangkan menjadi material pelatihan. Agar proses ini dapat berjalan baik maka perlu ada In-Service Training (IST) dan OJT tentang cara membuat kajian kebutuhan pelatihan (Training Need Assessment/TNA) kepada seluruh Fas. Kab dan secara berjenjang Fas. Kab melatih kepada FK. Hal ini sekaligus untuk memenuhi salah satu standar kompetensi Fasilitator dan konsultan di semua tingkatan.



Catatan Penting:

Untuk standarisasi pelatihan masyarakat pada PNPM Mandiri Perdesaan TA 2011 ini maka Spesialis Training Regional harus menyusun Kajian Kebutuhan Pelatihan (training need assessment/TNA) bagi Pelaku Masyarakat baik untuk pelaku baru (lokasi baru dan lama yang pelakunya mengalami pergantian), dan untuk pelaku-pelaku lama yang membutuhkan pelatihan lanjutan. TNA ini akan menjadi dasar bagi penyusunan modul dan pertimbangan untuk desain pelatihan (jumlah hari, materi, jumlah peserta, biaya, model pelatihan (cukup OJT, IST, klasikal, slicing, dll). Setiap Fas. Kab harus menyertakan analisa kebutuhan pelatihan masyarakat dan mengajukan ke Kordinator  Provinsi untuk seterusnya diolah oleh Spesialis Training Regional dan Spesialis Provinsi lainnya menjadi modul pelatihan dan rekomendasi pelaksanaan pelatihan masyarakat. Rekomendasi dan modul pelatihan ini harus disampaikan kepada Fas.Kab oleh Korprov dan menjadi kebijakan pelatihan bagi pelaku masyarakat. Ini akan menjadi alat cross-check terkait pertanggungjawaban pelaksanaan pelatihan masyarakat di setiap provinsi.

 

Untuk membantu penyusunan kebutuhan pelatihan dapat menggunakan contoh format terlampir.

 

2. Penyusunan modul pelatihan

 

Modul pelatihan disiapkan berdasarkan hasil need assessment masing-masing pelaku. Penyusunan modul pelatihan ini akan disusun oleh Spesialis Training dan spesialis lain di Provinsi dengan mengkoordinasikan kepada Tim Training di KMN (khususnya untuk Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kader Teknik, Pendamping Lokal, dan UPK). Modul diharapkan lebih memfokuskan pada upaya peningkatan kapasitas pelaku baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan secara partisipatif. Di samping itu, para pelaku juga sudah dilatihkan tetang wawasan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, teknik fasilitasi dan pemberdayaan, teknik melakukan identifikasi/pendataan Rumah Tangga Miskin, menyusun visi desa (menggagas masa depan desa) serta bagaimana menggalang kerjasama dalam rangka pelembagaan PNPM Mandiri Perdesaan di masyarakat. Materi-materi yang diberikan diharapkan mengarah pada upaya membangun komitmen dan visi misi dari seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dan mengacu pada ketrampilan dan kemampuan sesuai bidang tugas/peran dari tiap pelaku yang bersangkutan.

 

Pada PNPM Mandiri Perdesaan 2008 – 2010 perlu dilakukan pengembangan modul pelatihan lanjutan bagi pelaku masyarakat di lokasi lama yang sebagian besar pelaku-pelakunya merupakan pelaku-pelaku yang sudah pernah mendapatkan sebagian besar materi pelatihan dasar. Agar penyusunan modul lebih memenuhi kebutuhan dinamika perkembangan di lapangan, maka dapat dilakukan di tingkat provinsi dengan dana dari pusat dalam bentuk workshop penyusunan modul pelatihan masyarakat lanjutan. Untuk itu, setiap provinsi dapat mengembangkan modul-modul pelatihan lanjutan bagi pelaku-pelaku masyarakat (yang bahan/materinya disusun oleh spesialis di provinsi dengan dikoordinir oleh Spesialis Training). Alternatif lainnya adalah provinsi mengembangkan labsite (misal setiap kabupaten dipilih 2-3 kecamatan) untuk ujicoba modul pelatihan lanjutan bagi pelaku-pelaku sebelum digunakan secara luas pada kecamatan lainnya.



Catatan Penting:

Untuk standarisasi pelatihan masyarakat pada PNPM Mandiri Perdesaan TA 2011 ini maka setiap pelatihan untuk masyarakat dilengkapi dengan matriks kurikulum dan materi/modul yang digunakan, yang semua itu harus terdokumentasikan di tingkat kecamatan (UPK) sebagai bagian laporan bertanggungjawaban penggunaan dana DOK Pelatihan Masyarakat (termasuk laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan). Sebagai acuan format terlampir.

 

 

3. Pengajuan Rencana Pelatihan dan RAB pelaksanaan masing-masing kegiatan.

 

Proses pengajuan DOK untuk Pelatihan PNPM Mandiri Perdesaan tetap mengacu pada mekanisme yang sudah diatur dalam Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa No. 414.2/615/PMD Tanggal 4 Pebruari 2011 tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Dana Urusan Bersama TA. 2011 Sub Lampiran I.14 tentang Penggunaan BLM DOK Perencanaan dan DOK Pelatihan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan TA. 2011.

 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan masyarakat tahun 2008 – 2010 dapat disimpulkan beberapa kekurangan dan kejanggalan yang terjadi adalah dalam penyusunan RAB Pelatihan Masyarakat adalah:

  1. Unit cost (satuan biaya) yang jelas/RAB tidak disusun secara rinci untuk setiap item yang didanai
  2. Kurang efisien, dimana antara pelatihan dengan jumlah peserta sedikit dengan jumlah normal satu kelas hampir tidak ada beda besar biayanya.
  3. Biaya-biaya yang bisa dihemat tetap didanai tetapi pertanggungjawabannya tidak ada (disebutkan sewa ruang padahal dilaksanakan di kantor kecamatan, tetapi tidak ada bukti pembayaran sewa ruang)
  4. Pengajuan RAB tidak dilengkapi dengan dokumen pelengkap lainnya yang menjadi dasar perhitungan biaya (tidak ada TOR, tidak ada kurikulum, dan jadual).
  5. Pengajuan RAB Pelatihan tahap berikutnya tidak disertai dengan Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) yang rinci terkait biaya yang digunakan tidak disertai bukti-bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
  6. Pengelolaan keuangan DOK pelatihan masyarakat bukan oleh UPK melainkan oleh FK.
  7. Penyusunan RAB dan rencana pelatihan tidak dilakukan dalam Forum MAD (hanya melalui kesepakatan FK dan UPK).
  8. Laporan penggunaan dana DOK Pelatihan Masyarakat tidak disampaikan di Forum MAD.
  9. Dana mengendap lama di rekening UPK dan tidak digunakan untuk pelatihan (di beberapa tempat bahkan sampai lewat dari tahun anggaran), dipinjam untuk kebutuhan lainnya (operasional kegiatan), dll.

Catatan Penting:

Pengajuan RAB DOK Pelatihan Masyarakat pada PNPM Mandiri Perdesaan TA 2011 harus memperhatikan hal-hal berikut:

  1. Setiap RAB Pelatihan Masyarakat harus disertai dengan:
  2. Setiap pengajuan RAB DOK Pelatihan Masyarakat tahap berikutnya harus melampirkan LPD (Laporan Penggunaan Dana) disertai dengan:
    1. Berita Acara pertanggungjawaban dana di Forum MAD
    2. Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan (format terlampir)
    3. Bukti-bukti pengeluaran dana (kwitansi, nota, dll)
    4. Rencana pelatihan tahap berikutnya (jadual, kurikulum, materi, pelatih, kesiapan tempat, dll)
    5. Laporan penggunaan DOK Pelatihan Masyarakat harus ada di UPK dan tidak dibawa/disimpan oleh FK.
  1. TOR singkat Rencana Pelatihan Masyarakat (format terlampir)
  2. Jadual
  3. Kurikulum
  4. Berita Acara Pembahasan Rencana Pelatihan dalam Forum MAD
  5. Rincian biaya yang diperlukan untuk setiap jenis pelatihan yang diajukan dengan mengacu pada desain pelatihan yang tertuang dalam TOR (format terlampir).

 

4. Panitia Penyelenggara Pelatihan (Organizing Committee)

Sesuai dengan prinsip partisipatif yang disebutkan di atas, maka dalam  pengelolaan pelatihan, BKAD bersama UPK difasilitasi FK perlu membentuk tim panitia pengelenggara pelatihan (Organizing Committee) yang unsurnya berasal dari masyarakat yang disepakati dalam Forum MAD. Tim Panitia Penyelengara inilah yang akan banyak bekerja mulai dari persiapan tempat/ruang kelas, penyediaan ATK dan alat serta bahan yang diperlukan, penggandaan materi, penyediaan konsumsi dan sebagainya. Panitia Penyelenggara (OC) jugalah yang mengelola keuangan/biaya pelatihan serta yang akan menyusun laporan pertanggungjawaban pelatihan dan laporan penyelenggaraan pelatihan.

 

Agar Panitia Penyelenggara pelatihan dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik maka FK perlu memberikan orientasi/pembekalan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Ceklis Panduan Pengelolaan Pelatihan Masyarakat (terlampir).

 

B. TAHAP PELAKSANAAN

 

1. Paket pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat.

 

Paket-paket pelatihan bagi masyarakat dan aparat pemerintah lokal pada PNPM Mandiri Perdesaan dari alokasi DOK Pelatihan Masyarakat dikembangkan untuk memberikan orientasi dan pelatihan kepada para pelaku masyarakat baik pelaku baru maupun pelaku lama tentang bagaimana melakukan tugas dan tanggungjawabnya. Pelatihan-pelatihan yang dikembangkan meliputi:

 

a. Pelatihan bagi BKAD PNPM Mandiri Perdesaan

Dalam upaya pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, Pengurus BKAD di lokasi baru perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam memahami peran, fungsi dan tanggungjawabnya, tentang: tujuan, alur dan mekanisme pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, tugas dan tanggung-jawab Pengurus BKAD, serta teknik fasilitasi forum pertemuan, perumusan visi dan misi perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.

 

Orientasi bagi BKAD ini akan diikuti oleh 3 orang tiap kecamatan lokasi kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan. Pelaksanaannya dilaksanakan di tingkat kabupaten dengan model klasikal, dapat digabungkan bersama pelatihan Pendamping Lokal atau tersendiri dalam 1 kali pertemuan selama 3 hari efektif dan selanjutnya diikuti dengan pemberian On the Job Training (OJT) dan In Service Training (IST) dengan modul yang disiapkan oleh FasKab., Kordinator Provinsi dan KMN. Adapun pelaksanaannya diberikan setelah MAD Sosialisasi. Dengan demikian penyelenggaraannya bisa berbeda-beda waktunya sesuai perkembangan proses di masing-masing wilayah (provinsi/kabupaten). Tim Pelatih yang akan memfasilitasi adalah FK, TPM Kabupaten (jika sudah dipilih dan sudah dilatih), dan melibatkan Satker Kabupaten, aparat kecamatan serta di bawah supervisi Fas.Kab. Dan sudah dipersiapkan sebelumnya melalui konsolidasi pelatih. 

Untuk lokasi-lokasi PNPM Mandiri Perdesaan existing pelaku lama yang sudah pernah melakukan Pelatihan BKAD, maka tetap perlu memberikan peningkatan kapasitas bagi Pengurus BKAD yang sudah dilatih pada pelatihan dasar. Selain memberikan orientasi tentang kebijakan, mekanisme dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan, serta perubahan/errata PTO PNPM Mandiri Perdesaan  yang ada, maka perlu dilanjutkan dengan pelatihan lanjutan. Pelatihan lanjutan bagi Pengurus BKAD bertujuan untuk lebih meningkatkan keterampilan dari beberapa aspek terutama organisasi/kelembagaan, bagaimana mengembangkan visi kerjasama antar desa untuk mewujudkan sinergi pembangunan di tingkat kecamatan dan dalam rangka mengentaskan kemiskinan, memprioritaskan program lintas desa, serta lebih meningkatkan dari sisi kontrol/pengawasan terhadap seluruh program pembangunan di kecamatan. Diharapkan dari pelatihan lanjutan ini, Pengurus BKAD semakin terampil dalam mengelola forum dan organisasi yang lebih berkelanjutan, memiliki visi dan misi yang jelas, serta pengembangan jaringan yang lebih baik dalam upaya pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.

 

b. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) PNPM Mandiri Perdesaan (Dasar dan Lanjutan)

Tujuan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) adalah untuk menyiapkan KPMD sehingga mampu memfasilitasi pertemuan kelompok/warga desa serta pendampingan kepada kelompok-kelompok kegiatan yang ada di desa. Materi yang akan dilatihkan mencakup: Konsepsi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, tugas dan fungsi KPMD, menggagas masa depan desa, teknik fasilitasi pertemuan dan penggalian gagasan, identifikasi dan pendataan Rumah Tangga Miskin atau Teknik Pengkajian Keadaan Desa (PKD), serta pendampingan kelompok. Pelatihan dasar bagi KPMD minimal 6 hari dapat diberikan sekaligus dan atau dibagi menjadi 2 tahapan yakni tahap 1 setelah MD Sosialisasi dan tahap ke 2 setelah setelah MAD Prioritas Usulan.

 

b.1. Pelatihan Dasar

Materi Pelatihan dasar bagi KPMD yang diberikan pada pelatihan tahap pertama lebih kepada materi untuk peningkatan ketrampilan KPMD dalam memfasilitasi perencanaan partisipatif dalam PNPM Mandiri Perdesaan sedangkan untuk tahap kedua mengarah pada materi tentang teknik fasilitasi pencairan dana, pengawasan dan pengendalian kegiatan bersama masyarakat, penguatan pelaku-pelaku di desa, serta pelestarian kegiatan. Mengingat salah satu dari KPMD terpilih adalah Kader Teknis, maka perlu diberikan fokus materi teknis sarana dan prasarana yang mencakup:

  1. Potret kemiskinan di desa
  2. Fungsi dan peran KPMD
  3. Pemberdayaan Masyarakat
  4. Pengenalan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Penyusunan RPJMDes (pengenalan format dalam Permendagri 66 Th. 2007) dan Konsep Pengintegrasian ke dalam Sistem Perencanaan Reguler.
  5. Teknik Fasilitasi Lokakarya dan Musrenbangdes
  6. Penulisan usulan,
  7. Verifikasi usulan,
  8. Desain dan RAB,
  9. Pelaksanaan kegiatan sarana prasarana dasar perdesaan,
  10. Cara penyebarluasan informasi dan pemanfaatan papan informasi,
  11. Pendampingan Kelompok
  12. Monitoring dan pelaksanaan kegiatan serta pelestarian kegiatan.

 

Tim fasilitator yang melatih KPMD terdiri dari FK, FT, PjOK, PL dan Fas-Kab dan Fas-Teknik-Kab. Sebelumnya tim fasilitator akan diberikan orientasi (TOT) singkat tentang modul dan teknik fasilitasi pelatihan KPMD yang sudah disusun oleh Tim Training KMN bersama Spesialis Training Regional. Adapun jumlah yang dilatih adalah 5 orang per desa (salah satunya Kader Teknis) untuk desa yang berpartisipasi pada PNPM Mandiri Perdesaan.

 

b. 2 Pelatihan Lanjutan

Pelatihan untuk Kader Desa pada lokasi lama yang masuk dalam PNPM Mandiri Perdesaan (yang telah dilatih sebelumnya) dapat disesuaikan materinya dengan perubahan kebijakan dalam PNPM Mandiri Perdesaan dan mengacu pada tupoksi KPMD dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Beberapa materi untuk pelatihan lanjutan yang dapat dibekalkan kepada KPMD lama adalah:

  1. Pendalaman Teknik-Teknik PRA (untuk penggalian potensi desa dan Profil Desa dan RTM),
  2. Pendampingan masyarakat,
  3. Pengorganisasian masyarakat (community organizing),
  4. Membangun tim kerja dinamis di desa (team building),
  5. Penilaian Indikator RPJMDes dan RKPDes
  6. Teknik fasilitasi untuk Musrenbangdes
  7. Teknik menyusun rencana kerja Kader Desa,
  8. Asistensi Desain dan RAB,
  9. Pemeliharaan prasarana,
  10. Rencana pendampingan,
  11. Penguatan kelompok SPP (kewirausahaan, penguatan organisasi kelompok, ekonomi rumah tangga/ERT anggota).

 

c. Pelatihan Pendamping Lokal PNPM Mandiri Perdesaan

Pendamping Lokal merupakan unsur penting dalam rangka menyiapkan dan memfasilitasi masyarakat di tingkat kecamatan sehingga dapat menyusun perencanaan kegiatan dan terlibat aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Dengan tersiapkannya Pendamping Lokal diharapkan proses pendampingan untuk kemandirian masyarakat, terutama fasilitasi dalam rangka integrasi pembangunan antar desa dalam PNPM Mandiri Perdesaan dapat berjalan secara berkesinambungan. Pada PNPM Mandiri Perdesaan, diharapkan terjadi transfer pengetahuan dan  ketrampilan dari fasilitator (dalam hal ini FK/FT) kepada Pendamping Lokal.

 

c.1. Pelatihan Dasar

 

Materi Pelatihan Dasar Pendamping Lokal

Beberapa pengetahuan ketrampilan yang dimiliki FK perlu diberikan kepada Pendamping Lokal seperti:

  1. Konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan dan pengintegrasian program pembangunan di tingkat desa dan kecamatan
  2. Tugas, tanggung jawab Pendamping Lokal dan komitmennya dalam pengembangan masyarakat.
  3. Teknik Fasilitasi proses pemberdayaan masyarakat  dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
  4. Identifikasi atau Pengkajian Keadaan Desa dan Profil Desa.
  5. Teknik Pendataan RTM dan baseline survey
  6. Mekanisme penanganan masalah.
  7. Strategi  penyebarluasan informasi PNPM Mandiri Perdesaan
  8. Strategi pengintegrasian program pembangunan
  9. Assistensi Penulisan usulan, Desain dan RAB
  10. Verifikasi usulan,
  11. Pengelolaan/manajemen pendampingan
  12. Pengorganisasian masyarakat (community organizing)
  13. Teknik mediasi dan advokasi
  14. Mendesain dan mengelola pelatihan (teknik menyusun kajian kebutuhan pelatihan, menyusun kurikulum dan lesson plan, mengelola, pemantauan dan evaluasi pelatihan)
  15. Agenda Rencana kerja tindak lanjut.

 

Dengan penguasaan materi tersebut diharapkan Pendamping Lokal: (a) memiliki visi dan misi pemberdayaan Rumah Tangga Miskin, (b) komitmen yang kuat, sikap untuk menjalankan peran dan tugasnya, (c) memiliki kemampuan dan ketrampilan sebagai fasilitator dan pendamping masyarakat di tingkat kecamatan.

 

Pelatihan dasar Pendamping Lokal untuk seluruh lokasi kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan  dilaksanakan 1 kali selama 6 hari efektif

di tingkat Provinsi, dan setelah itu dilanjutkan dengan OJT dan IST. Modul dasar yang digunakan merupakan modul yang sudah disesuaikan dengan standar nasional berdasarkan modul sebelumnya dalam PPK/PNPM-PPK dengan modifikasi untuk perubahan errata yang ada serta poin-poin yang mengacu pada tupoksi Pendamping Lokal PNPM Mandiri Perdesaan. Sedangkan modul lanjutan untuk OJT dan IST dikembangkan bersama Tim Pelatih masing-masing provinsi. Pelatihan bagi Pendamping lokal dilaksanakan setelah Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pelatihan diikuti oleh 1 orang Pendamping Lokal dari tiap kecamatan yang sudah terseleksi. Tim Pelatih yang memfasilitasi Pelatihan Pendamping Lokal dapat berasal dari FK, Fas. Kab., dan Tim Pelatih Provinsi (melibatkan Spesialis Provinsi).

 

c.2. Pelatihan Lanjutan

Untuk lokasi-lokasi PNPM Mandiri Perdesaan yang telah melakukan pelatihan dasar Pendamping Lokal maka dapat menyesuaikan materi-materi pelatihan lanjutan untuk lebih memperkuat kapasitas Pendamping Lokal dari sisi: teknik mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, pendampingan masyarakat, pengorganisasian masyarakat (community organizing), fasilitasi forum lintas pelaku di Kecamatan.

Materi Pelatihan Lanjutan Pendamping Lokal:

Beberapa materi yang dapat diberikan untuk pelatihan lanjutan Pendamping Lokal adalah:

  1. Refleksi pelaksanaan PNPM MPd
  2. Penguatan teknik fasilitasi pertemuan lintas pelaku di kecamatan,
  3. Pengorganisasian masyarakat (community organizing),
  4. Penguatan kualitas pendampingan,
  5. Refleksi fasilitasi Lokakarya Desa dan penyusunan RPJMDes,
  6. Teknik koordinasi dengan dinas terkait,
  7. Pengorganisasian kader/KPMD.

 

Untuk penyiapan materinya, perlu dilakukan need assessment kebutuhan pelatihan terlebih dahulu. Materi dan modul pelatihan penyiapannya dibantu oleh Spesialis Training Regional.

 

d. Pelatihan bagi Kepala Desa, LPM dan BPD di Seluruh Desa lokasi PNPM Mandiri Perdesaan

 

Pelatihan bagi Kepala Desa, LPM dan BPD untuk seluruh desa lokasi PNPM Mandiri Perdesaan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peran, tugas dan tanggung-jawab dari Kepala Desa, LPM dan BPD dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk lokasi baru dimana Kepala Desa, LPM dan BPD-nya belum pernah dilatih maka perlu dilakukan orientasi/pembekalan awal dengan output diperolehnya dukungan dari Kades, LPM dan BPD terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa yang bersangkutan. Orientasi ini diberikan selama 2 hari efektif, dilaksanakan di tingkat kecamatan (atau cluster beberapa kecamatan), yang dihadiri oleh 3 orang per desa (1 Kades, 1 wakil LPM dan 1 wakil BPD). Tim yang memfasilitasi dapat berasal dari Fas. Kab. dan Fas. Teknik Kab., FK, FT, PJOK dan Satker PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten. Modul dasar/standard Pelatihan Kades, LPM dan BPD Tahun lalu yang sudah ada dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan dengan memfokus pada penyempurnaan RPJMdes dan RKPDes yang partisipatif.

d.1. Orientasi bagi Kades, LPM dan BPD antara lain:

  1. Konsepsi dan Kebijakan PNPM Mandiri dalam pembangunan partisipatif
  2. Peran, fungsi, tugas dan tanggungjawab Kades, LPM dan BPD dalam PNPM Mandiri Perdesaan
  3. Kepemimpinan partisipatif
  4. Perumusan visi dan misi pembangunan desa dengan Review RPJMDes
  5. Penyusunan RKPDes secara partisipatif
  6. Posisi BPD dalam sistem masyarakat desa
  7. Peran dan fungsi dan kewenangan BPD
  8. Mekanisme pelaksanaan fungsi dan tugas
  9. Teknik mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa.

 

Orientasi untuk Kades, LPM dan BPD dilaksanakan secara klasikal 1 kali setelah MD sosialisasi, dan dilanjutkan dengan model pelibatan Kades, LPM dan BPD pada setiap proses perencanaan dan pelaksanaan sampai dengan pelestarian kegiatan dengan model OJT dan pertemuan rutin di desa bersama pelaku desa lainnya. Penyiapan modul untuk kebutuhan lapangan dilaksanakan oleh Spesialis Training Regional dengan dikoordinasikan kepada Bidang KMN.

d.2. Pelatihan Lanjutan bagi Kades, LPM dan BPD

Untuk lokasi lama yang masuk kembali dalam PNPM Mandiri Perdesaan dimana Kades, LPM dan BPD sudah pernah mendapat pembekalan awal, maka dapat dilakukan pelatihan lanjutan dengan fokus materi:

  1. Mekanisme kerja internal
  2. Legislasi
  3. Penyusunan RAPBDes Partisipatif
  4. Mekanisme kontrol pemdes dan pembangunan
  5. Fasilitasi penyusunan Perdes Partisipatif
  6. Pelestarian pembangunan/budaya lokal
  7. Membangun Jaringan kerjasama Antar Desa

Pelatihan lanjutan bagi Kades, LPM dan BPD dapat dilaksanakan dengan dana DOK Pelatihan Masyarakat, kontribusi desa (ADD/swadaya lainnya), atau dapat bekerjasama dengan pihak lain (NGO yang peduli dengan isu good governance dan penguatan lembaga desa), atau dari dana AP Kabupaten, dll.

 

 

e. Orientasi Tugas Tim Penulis Usulan PNPM Mandiri Perdesaan

Tujuannya adalah menyiapkan TPU untuk dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai yang diharapkan dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Materi yang diberikan adalah: pengenalan format usulan dan praktek menyusun usulan. Orientasi bagi TPU dilaksanakan di setiap desa masing-masing atau orientasi di tingkat kecamatan. Pelaksanaannya setelah MD Perencanaan Kegiatan Desa, dengan difasilitasi oleh FK, PL dan PJOK. Jumlah pesertanya 5 orang per desa. Pelatihan untuk tim Penulis Usulan diberikan selama 1 hari efektif.

e.1. Materi Pelatihan Dasar TPU

  1. Peran, Tugas dan tanggung jawab TPU.
  2. Pengenalan teknik penyusunan RPJMDes.
  3. Pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan pemberdayaan melalui bidang sarana prasarana, pendidikan, kesehatan, sosioekonomi.
  4. Cara penulisan usulan, cara survei, pengukuran dan pencarian data pendukung (baseline survey) dan analisis kemiskinan di desa.
  5. Format usulan dan kelengkapannya (format RPJMDes).
  6. Rencana pelaksanaan kegiatan.
  7. Rencana Pelestarian hasil kegiatan.

 

e.2. Pelatihan lanjutan TPU

Pelatihan lanjutan untuk TPU diarahkan pada kerangka PNPM Mandiri Perdesaan dimana sasaran akhirnya adalah upaya pengintegrasian sistem PNPM MPd ke dalam sistem pengelolaan pembangunan reguler. Sehubungan dengan itu TPU perlu dilatih dengan kemampuan menyusun proposal kegiatan secara komprehensif, dengan menggunakan format usulan mengacu pada Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Adapun materi yang dapat memperkuat tugas TPU adalah:

  1. Pengenalan format usulan sesuai Permendagri No. 66 Tahun 2007
  2. Teknik analisis baseline survey (pendataan awal)
  3. Teknik Menyusun Profil Desa
  4. Teknik menyusun proposal kegiatan dan RAB

 

 

f. Orientasi Tim Verifikasi PNPM Mandiri Perdesaan

Orientasi bagi Tim Verifikasi bertujuan untuk menyiapkan Tim Verifikasi dalam memahami lingkup tugas dan cara kerjanya dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Materi yang akan diberikan adalah:

  1. Lingkup kegiatan dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan,
  2. Uraian Tugas dan tanggungjawab Tim Verifikasi,
  3. Cara kerja Tim Verifikasi
  4. Mengenal Proses Penyusunan RKPDes
  5. Kriteria Usulan yang layak didanai dari dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan.
  6. Cara pemeriksaan usulan meliputi pemeriksaan dokumen usulan dan pemeriksaan lapangan.
  7. Teknik pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan

 

Orientasi bagi Tim Verifikasi berjumlah minimal 7 orang diberikan 1 kali di tingkat kecamatan dengan lama 3 hari efektif setelah MD Perencanaan Kegiatan Desa, dan difasilitasi oleh FK dan Pendamping Lokal dengan dibantu nara sumber dari PjOK dan Fas. Kab.

 

g. Pelatihan UPK PNPM Mandiri Perdesaan

Pelatihan UPK bertujuan untuk memberikan orientasi peran dan lingkup tugas serta tanggungjawab UPK PNPM Mandiri Perdesaan dalam masyarakat.

 

g.1. Pelatihan Dasar UPK

Materi yang akan diberikan dalam pelatihan UPK mencakup:

  1. Konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan).
  2. Peran dan tanggung jawab UPK.
  3. Mekanisme pencairan dan penyaluran dana PNPM Mandiri Perdesaan.
  4. Pengelolaan program secara partisipatif.
  5. Administrasi keuangan, kegiatan dan pelaporannya.
  6. Pengembangan  Sistem Informasi yang transparan.
  7. Pengelolaan mikro kredit
  8. Lembaga keuangan mikro

 

Pelatihan  dasar UPK dilaksanakan 1 kali di tingkat Kabupaten atau cluster selama 6 hari efektif. Latihan selanjutnya dilakukan secara bertahap dan diagendakan sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja dengan model OJT dan IST. Jumlah peserta yang akan dilatih adalah 3 orang pengurus UPK per kecamatan. Adapun pelatih/fasilitatornya adalah FK, FT, Failitator Keuangan, Fas-Kab. Dan dibantu Fas. Teknik Kab. yang sudah diberikan orientasi/konsolidasi pelatih sebelumnya.

 

g.2. Pelatihan Lanjutan UPK

Untuk lokasi-lokasi lama dimana Pengurus UPK sudah pernah dilatih, maka dapat dilanjutkan dengan pelatihan tambahan, dengan fokus materi sesuai kebutuhan, di antaranya:

  1. Pendampingan dan penguatan Kelompok
  2. Pengembangan Kelompok perguliran/SPP
  3. Pengembangan Kegiatan Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan
  4. Membangun jaringan kerja dan akses potensinya
  5. Pengembangan organisasi UPK
  6. Dll

 

Untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan OJT maupun IST, secara klasikal maupun langsung di lapangan. Untuk efektivitas pelatihan klasikal, modul dapat disusun bersama antara FK, Fas.Kab dan P.UPK dengan difasilitasi oleh Sp. Training Regional. Pelatihan lanjutan secara klasikal dapat dilaksanakan selama 3-4 hari efektif, bertempat di Kabupaten (cluster antar kecamatan). Sumber dananya dapat berasal dari DOK Pelatihan Masyarakat, AP Kabupaten/Provinsi, BOP – UPK, dan sumber lain yang tidak mengikat.

 

h. Orientasi Badan Pengawas UPK PNPM Mandiri Perdesaan

Tujuannya adalah untuk meningkatkan komitmen, wawasan/pengetahuan dan  ketrampilan dari Badan Pengawas UPK dalam PNPM Mandiri Perdesaan.

 

h.1. Materi  Pelatihan Dasar yang diberikan mencakup:

  1. Konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan
  2. Kedudukan, fungsi dan peran Badan Pengawas UPK dalam BKAD,
  3. Lingkup pengawasan, pola kerja Badan Pengawas UPK,
  4. Mekanisme dan Prosedur umum Audit oleh BP-UPK
  5. Diseminasi laporan hasil audit UPK ke forum MAD.

 

Orientasi bagi Badan Pengawas UPK dilaksanakan pada lokasi kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan diberikan selama dua (2) hari efektif secara klasikal untuk materi-materi teori dan untuk praktek dilanjutkan dengan OJT dan IST. Orientasi BP-UPK diikuti 3 orang per Kecamatan (atau sesuai jumlah yang telah dibentuk), dilaksanakan di tingkat kabupaten atau cluster antar kecamatan. Waktunya disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.

 

Untuk lokasi-lokasi PNPM Mandiri Perdesaan existing (PPK I, II, III atau PNPM-PPK) yang masuk PNPM Mandiri Perdesaan yang sudah melakukan pelatihan/orientasi BP-UPK dapat memberikan penguatan lanjutan sehingga dapat lebih meningkatkan ketrampilan BP-UPK dalam melakukan audit UPK, mengembangkan proses pendampingan dan pengawasan bagi UPK-UPK yang ada di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan terutama yang menangani kegiatan perguliran dana UEP dan SPP. Untuk penyiapan materi-materi pelatihan akan disiapkan oleh Fasilitator Keuangan dan akan dibantu dari spesialis Provinsi dan Spesialis di KMN.

 

h.2. Materi Pelatihan Lanjutan dapat mencakup:

  1. Kepemimpinan partisipatif
  2. Audit internal UPK
  3. Teknik pengawasan UPK
  4. Audit dana bergulir UEP dan SPP
  5. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan UPK
  6. Pengembangan kegiatan perguliran UEP dan SPP
  7. Dll (sesuai hasil need assessment/kebutuhan pelatihan).

 

Pelatihan lanjutan bagi BP-UPK dapat dialokasikan selama 2 hari efektif setelah MAD Pendanaan dengan peserta 3 orang per kecamatan (sesuai yang dibentuk). Pelaksanaannya di tingkat kabupaten atau kluster beberapa kabupaten terdekat. Setelah klasikal 1 kali dilanjutkan dengan sistem pembimbingan (OJT) maupun tambahan pelatihan (IST) oleh FK, P.UPK, dan Fas. Kab pada rakor Kabupaten dan pada saat kunjungan ke UPK.

 

 

i. Pelatihan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PNPM Mandiri Perdesaan

Tujuannya adalah menyiapkan TPK untuk mau (memiliki komitmen dan tanggungjawab) dan mampu mengorganisir pelaksanaan kegiatan.

 

i.1. Materi Pelatihan Dasar/Orientasi

Materi yang akan dilatihkan mencakup:

  1. Gambaran (potret) kemiskinan di Desa
  2. Penyadaran diri (self awareness)
  3. konsepsi dan kebijakan serta mekanisme dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan,
  4. Jenis-jenis kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,
  5. Peran, fungsi dan tanggungjawab TPK
  6. penyaluran dana,
  7. Buku  Kas Umum TPK,
  8. Pengorganiasian kegiatan,
  9. Pengadaan bahan, alat, dan tenaga,
  10. Revisi kegiatan,
  11. Penyelesaian kegiatan, dan
  12. Administrasi pelaporan (latihan pengisian formulir pelaporan).

 

Orientasi bagi TPK dilaksanakan di kecamatan dengan diikuti 3 orang per desa di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan. Pelatihan diberikan selama 1 hari efektif, 1 kali secara klasikal di kecamatan dan dilanjutkan dengan sistem pembimbingan dan pendampingan, OJT dan IST di masing-masing desa. Waktunya setelah MD Perencanaan Kegiatan Desa. Fasilitator yang akan memberikan orientasi bagi TPK adalah FK, FT, PL, TPM, PJOK dan Fas. Kab./Fas. Teknik Kab.

 

i.2. Pelatihan Lanjutan TPK

  1. Pendataan potensi desa dan RTM
  2. Analisis kemiskinan desa
  3. Pengorganisasian masyarakat (CO)
  4. Penguatan kapasitas manajerial
  5. Penguatan teknik fasilitasi
  6. Evaluasi Kegiatan
  7. Dll.

 

Pelatihan lanjutan bagi TPK dapat dialokasikan selama 3 hari efektif atau sesuai kebutuhan materi yang akan diberikan. Pelaksanaannya dapat di Kabupaten atau beberapa cluster kabupaten terdekat dengan difasilitasi oleh FK,PL, TPM, Fasilitator Keuangan, Fastekab dan Fas.Kab.

 

j. Pelatihan Pemantau Desa/ Tim Monitoring Desa PNPM Mandiri Perdesaan

Untuk mendukung proses transparansi pelaksanaan kegiatan di desa, perlu ada penyiapan bagi Tim Pemanatu Desa. Sehubungan dengan itu, pada seluruh lokasi kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan, diberikan orientasi kepada Tim Pemantau yang sudah dibentuk. Tujuannya adalah untuk meningkatkan komitmen (sikap), pengetahuan/wawasan, dan kemampuan sebagai tim pemantau desa.

 

j.1. Materi Pelatihan Dasar/Orientasi Bagi Tim Pemantau Desa

  1. Konsepsi dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan,
  2. Peran, tugas dan tanggungjawab pengawasan kegiatan secara partisipatif,
  3. Lingkup serta teknik pengawasan di desa yang efektif,
  4. Penyusunan laporan hasil monitoring

 

 

 

Diseminasi informasi. Orientasi ini diberikan selama satu 1 hari efektif, setelah MD Informasi Hasil MAD, diikuti maksimal sebanyak 9 orang per desa (Terdapat di dalamnya 5 orang Perempuan). Orientasi dilaksanakan di tingkat kecamatan/sub region.

 

Untuk lokasi-lokasi PNPM-PPK existing (yang masuk lagi dalam PNPM Mandiri Perdesaan) yang sudah pernah melakukan pembekalan dasar kepada Tim Pemantau Desa, maka perlu melakukan peningkatan kapasitas untuk lebih meningkatkan ketrampilan dari Tim Monitoring Desa dalam memfasilitasi proses pemantauan partisipatif bersama masyarakat.

 

j.2. Pelatihan Lanjutan bagi Tim Pemantau Desa

  1. Pengenalan konsep Monitoring Partisipatif Masyarakat (Community Participatory Monitoring/CPM)
  2. Identifikasi kebutuhan monitoring,
  3. Penguasaan alat-alat PRA untuk monitoring,
  4. Teknik Menyusun rencana kegiatan monitoring,
  5. Teknik fasilitasi dan advokasi
  6. Pengorganisasian masyarakat untuk kegiatan monitoring.

 

Pada beberapa lokasi dimana terdapat LSM Pemantau, maka pelaksanaan pelatihan dapat dikoordinasikan dan dikerjasamakan dalam hal penyusunan modul dan materinya. Pelatihan lanjutan dapat dilakukan secara klasikal selama 3 hari efektif, dilanjutkan dengan OJT dan IST (praktek lapangan dan pembimbingan). Pelatihan lanjutan dibahas dalam pertemuan kader di tingkat desa. Peserta tiap desa dapat disepakati, minimal 3 orang dengan komposisi gender (perempuan dan laki-laki dan mewakili unsur di masyarakat yang dianggap memiliki kualifikasi sebagai fasilitator proses monitoring partisipatif).

 

k. Pelatihan Tim Pengelola dan Pemelihara PNPM Mandiri Perdesaan

Bertujuan untuk menyiapkan Tim Pengelola dan Pemelihara untuk dapat melakukan pengorganisasian pemeliharaan dan menguasai teknik pemeliharaan.

 

k.1. Materi Pelatihan Dasar/Orientasi bagi Tim Pengelola dan Pemelihara Kegiatan

 

  1. Peran, fungsi dan tanggungjawab Tim Pengelola Pemeliharaan,
  2. Pengorganisasian pemeliharan kegiatan,
  3. Teknik pengumpulan biaya pemeliharaan,
  4. Teknik pemeliharaan prasarana-sarana.

 

Pelatihan dasar dilaksanakan selama 1 hari efektif, waktunya setelah Musyawarah Penetapan Usulan kegiatan yang didanai, bukan setelah kegiatan pembangunan sarana/prasarana selesai dengan tujuan agar sejak awal Tim Pemelihara dapat mengetahui kualitas prasarana/sarana yang dan yang akan dilestarikan. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa jika prasarana/sarana tidak berkualitas, percuma saja dilakukan pemeliharaan. Dengan demikian pelatihan sekaligus untuk penyadaran akan tugas dan tanggung jawab bagi Tim Pemelihara dan pemahaman spesifikasi teknis dari prasarana dan sarana yang dibangun. Pelatihan dilaksanakan di kecamatan dan difasilitasi oleh FK,FT, PL, PJOK dan Fas. Kab./Fas. Teknik Kab. Jumlah yang dilatih 3 orang per desa. Pelatihan diberikan selama 3 hari (2 hari efektif).

 

Untuk lokasi-lokasi PNPM PPK existing (yang masuk lagi dalam PNPM Mandiri Perdesaan) yang sudah pernah melakukan pembekalan dasar kepada Tim Pengelola dan Pemelihara, maka perlu melakukan peningkatan kapasitas untuk lebih meningkatkan ketrampilan dari Tim Pengeloa dan Pemelihara dalam memfasilitasi proses pemeliharaan kegiatan bersama masyarakat.

 

j.2. Pelatihan Lanjutan bagi Tim Pengelola dan Pemelihara Kegiatan (TP3)

  1. Pengelolaan administrasi kegiatan dan keuangan pemeliharaan dan pelestarian
  2. Kelembagaan TP3
  3. Teknik Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar Perdesaan
  4. Teknik Fasilitasi Pertemuan
  5. Teknik Penggalian Potensi untuk pendanaan pemeliharaan
  6. Perdes Pemeliharaan

 

Pelatihan lanjutan untuk TP3 dapat dilaksanakan setelah MAD penentuan usulan, dilaksanakan di tingkat kecamatan atau kabupaten dan difasilitasi oleh F.Kec, Fas.Kab, PL dan PJOK.

 

l. Penyusunan AD/ART BKAD dan Pelatihan Lembaga BKAD

Penyusunan AD/ART BKAD bertujuan untuk menyusun aturan dasar kelembagaan yang dibahas, dan disepakati oleh masyarakat. AD-ART BKAD disusun berdasarkan peraturan perundangan yang ada, serta aturan operasional PNPM Mandiri Perdesaan. Pedoman Dasar Penyusunan  AD-ART mengacu pada Panduan Penataan Kelembagaan dan Penjelasan XI PTO PNPM Mandiri Perdesaan 2011.. Hasil penyusunan AD/ART maka kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan akan membentuk lembaga BKAD dengan dasar AD/ART yang telah disepakati oleh masyarakat.  Dengan terbentuknya lembaga dan pengurus BKAD maka dilakukan pelatihan lembaga BKAD berdasarkan PP 72 tahun 2005 dan sebagai upaya untuk melestarikan hasil-hasil PNPM Mandiri Perdesaan yang telah berjalan. Dengan demikian BKAD dibentuk juga untuk menjawab kebutuhan bagi pelestarian dan pengembangan kelembagaan UPK, kebutuhan tentang legal standing UPK, serta mengukuhkan keberadaan lembaga masyarakat partisipatif. Pembentukan BKAD mengacu kepada Panduan Penataan Kelembagaan dan Penjelasan XI PTO PNPM Mandiri Perdesaan 2011.

 

 

Penguatan lanjutan bagi BKAD

Untuk pelatihan lanjutan bagi BKAD maka dapat diberikan tambahan penguatan dari sisi organisasi/kelembagaan terutama aspek:

  1. Pengembangan Visi kerjasama antar desa
  2. Sinergi pembangunan di tingkat kecamatan dalam rangka pengentasan kemiskinan
  3. Prioritas program lintas desa
  4. Peningkatan sisi kontrol/pengawasan terhadap seluruh program pembangunan di kecamatan
  5. Pengelolaan forum dan organisasi yang berkelanjutan
  6. Pengembangan jaringan untuk pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
  7. Pengintegrasian pola PNPM MPd dalam sistem pembangunan reguler (orientasi penguatan UPK-BKAD)
  8. Perangkat peraturan daerah
  9. Pengelolaan pinjaman bermasalah
  10. Perlindungan sarana dan prasarana

 

Bentuk penguatan yang diberikan dapat berupa pertemuan workshop di tingkat kecamatan atau kluster (kabupaten), dengan alokasi waktu 3 hari efektif, waktunya setelah MAD Pendanaan atau sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Pertemuan ini dapat difasilitasi oleh F.Kec, Fas.Kab, Aparat Kecamatan, dan Fas Keu.

 

C. TAHAP EVALUASI

Untuk mengetahui apakah pelatihan yang diberikan kepada setiap pelaku/sasaran mencapai harapan dan output yang telah direncanakan maka perlu dilakukan evaluasi baik pada saat selama proses pelatihan maupun pasca pelatihan. Evaluasi pelatihan bertujuan untuk mengetahui apakah peserta merasakan manfaat pelatihan dan terjadi perubahan pada aspek sikap, pengetahuan maupun ketrampilannya. Mengingat pelatihan adalah proses berkelanjutan maka pasca pelatihan perlu dicek kembali apakah  peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilan yang telah dilatihkan. Selain itu, yang terpenting adalah untuk dapat mengidentifikasi kembali kebutuhan pelatihan lanjutan, baik dalam bentuk on-the job training (OJT) dan pembimbingan maupun in-service training (IST) tambahan.

 

Selain evaluasi terhadap substansi materi dan proses pelatihan, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap penggunaan dana (audit) yang telah digunakan. Hal ini sekaligus untuk pengendalian terhadap pemanfaatan DOK Pelatihan Masyarakat dan sebagai bagian dari membangun akuntabilitas.

 

Evaluasi pelatihan sebaiknya dilaksanakan secara partisipatif melibatkan peserta yang telah dilatih dan juga para pengamat yang sudah dibentuk di tiap desa atau kecamatan. Untuk itu, FK perlu melatih para tim yang ditunjuk untuk membantu proses evaluasi pelatihan. Untuk lebih jelas tentang evaluasi pelatihan dapat dilihat pada Buku Saku Ceklis Pengelolaan Pelatihan Masyarakat (bagian 3: Evaluasi Pelatihan Masyarakat).

 

 

PENYELENGGARAAN PELATIHAN

 

Pelaksanaan kegiatan 11 (sebelas) pelatihan tersebut di atas akan dikoordinasikan oleh Konsultan Manajemen Provinsi dan Spesialis Training dengan melibatkan tim koordinasi baik tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten beserta fasilitator lapangan ( Fas. Kab/Fas. Teknik Kab. dan FK/FT). Di dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan di daerah perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

 

  1. Tempat penyelenggaraan pelatihan dilakukan di balai diklat milik Pemerintah dan swasta atau memanfaatkan sarana ruang pertemuan yang ada di desa atau kecamatan (Balai Desa, Kantor Camat, dll).
  2. Konsultan Manajemen Provinsi dapat memberikan penugasan kepada konsultan lapangan (Fas. Kab. atau F.Kec) untuk mengkoordinir pelaksanaan pelatihan.
  3. Bentuk kegiatan pelatihan yang dikembangkan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai.
  4. Di dalam mengembangkan pelatihan perlu dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu, pengkajian kebutuhan pelatihan, pengembangan modul pelatihan, penyiapan bahan-bahan pelatihan, dan penyiapan pelaksanaan pelatihan.
  5. Penyiapan alat Bantu pelatihan merupakan tanggung jawab bersama antara spesialis Training KMN dengan Spesialis Training.
  6. Media pendukung pelatihan dan alat peraga sedapat mungkin dikembangkan dari bahan yang tersedia dilokasi pelatihan, sesuai dengan masalah dan kebutuhan
  7. Dibangunnya bantuan teknis oleh KMN untuk mendukung Konsultan Manajemen Provinsi di dalam mengembangkan kegiatan pelatihan.

 

POLA PEMBIAYAAN

 

Pendanaan kegiatan pelatihan dialokasikan dari dana pelatihan yang disertakan pada DOK Pelatihan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan TA 2011. Dalam hal ini, FK dan PJOK menyusun rencana penggunaan dana pelatihan dengan mengacu pada penjelasan di atas. Didalam menyusun rencana penggunaan DOK kecamatan PNPM PNPM Mandiri Perdesaan TA 2011 dan DOK Pelatihan Masyarakat perlu memperhatikan daftar pelatihan minimal yang harus diselenggarakan  minimal sesuai dengan daftar pelatihan yang harus diselenggarakan. Daftar minimal pelatihan akan disertakan pada panduan penggunaan dana DOK Pelatihan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan TA 2011.

 

 

PELAPORAN

 

Guna menjamin terinformasikannya seluruh kegiatan pelatihan yang terjadi pada program disusunlah mekanisme pelaporan kegiatan pelatihan sebagai berikut:

  1. Untuk standarisasi laporan, maka terlampir format laporan penggunaan DOK Pelatihan Masyarakat dan format Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat. Format-format ini perlu dilatihkan oleh FK kepada tim panitia agar terjadi peningkatan kapasitas dan tertib administrasi dalam hal pengelolaan kegiatan pelatihan di masyarakat.
  2. FK dan FT penyusunan laporan pelatihan dan dikompilasi oleh Fas. Kab. Selanjutnya Fas. Kab. melaporkan realisasi pelatihan masyarakat dan disertai RKTL Pelatihan tahap berikutnya kepada KM provinsii. Selain laporan kualitatif, juga dilaporkan dalam format access database Capacity Building PNPM Mandiri Perdesaan.
  3. Spesialis Provinsi melaporkan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan pelatihan seluruh kabuaten kepada Bidang Training KMN.
  4. Spesialis Provinsi melaporkan penggunaan dana pelatihan ke Satker Kabupaten.
  5. KMN akan merekapitulasi seluruh kegiatan pelatihan dari semua provinsi guna menjadi laporan bidang pelatihan secara nasional.
  6. Modul dan alat peraga pelatihan termasuk hasil dari pelatihan perlu disampaikan ke KMN untuk selanjutnya KMN akan sharingkan ke Spesialis Provinsi lain melalui Spesialis Training atau melalui website PNPM Mandiri Perdesaan: www.ppk.or.id sebagai media untuk saling tukar teknologi pelatihan.

 

 

PENUTUP

 

Agenda pelatihan ini akan berjalan dengan baik jika disediakannya beberapa dukungan sebagai berikut

  1. Perencanaan pendanaan sesuai dengan kebutuhan rencana kegiatan.
  2. Guna mengurangi beban kerja Spesialis Provinsi di dalam mengembangkan pelatihan di wilayah masing-masing perlu ada pertukaran informasi antar Spesialis Provinsi yang difasilitasi oleh KMN.
  3. Kapasitas Spesialis Provinsi khususnya Spesialis Training dan support dari KMN kepada Spesialis Provinsi sangat mempengaruhi kualitas pengembangan pelatihan di wilayah.
  4. Membangun suasana organisasi pembelajar melalui mekanisme siklus pembelajaran perlu dikembangkan mulai dari tingkat nasional hingga tingkat desa.

 

 

Revisi Panduan Pelatihan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan  TA. 2011/Tim training – KMN/CS

 

Anda bisa mendownloadnya di sini !!!


 
Templates by vonfio.de