upk pnpm surade
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Kami memiliki 23 Tamu online
sideBar



Facebook Likes

Pesan-Kesan-Komentar

None

Selasa, 21.10.2014

Sepatah Kata

Web ini sebagai media informasi pnpm, mohon maaf apabila ada materi hasil karya anda dan kami tidak bisa menuliskan sumbernya sebab data tersebut hasil dari copy faste dari para FK, FT, Faskab dan rekan-rekan UPK. Dan apabila anda merasa keberatan dengan karya anda ada di web ini, silahkan konfirmasi melalui email admin@upk-pnpmsurade.org. Semoga bermanfaat. Trims

Sekretariat UPK

Jl. H. Sukmawijaya Desa Jagamukti Kec. Surade
Kab. Sukabumi Prop. Jawa Barat 43179,
HP. 0815 7223 1000 Telp./Fax (0266) 6493091
e-mail : admin@upk-pnpmsurade.org
Facebook : komunitas pnpm
Twitter : Twitter.com@upksurade
SOP Tim Pendanaan Perguliran

 

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR

TIM PENDANAAN

BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI

 

BAB I

ATURAN UMUM

Pasal 1

(1)       Tim Pendanaan adalah Tim yang dibentuk oleh BKAD melalui forum dan diberi mandat pengambilan keputusan atas semua usulan kegiatan perguliran SPP dari kelompok yang telah mendapat rekomendasi layak oleh Tim Verifikasi dalam forum Musyawarah Pendanaan Perguliran.

(2)       Tim Pendanaan melaksanakan tugas berdasarkan aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh MAD, PTO Penjelasan X dan Surat Dirjen tanggal 13 Agustus 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir.

(3)       Tim Pendanaan dalam melaksanakan tugas berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

(4)       Tim Pendanaan unsurnya dari unsur wakil masyarakat yang ditetapkan dalam MAD minimal 5 orang perwakilan desa.

 

BAB II

MEKANISME KERJA TIM PENDANAAN

Pasal 2

Mekanisme Pengajuan Pinjaman

Tahapan Pengajuan pinjaman pendanaan dan bergulir mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

(1)       Pembahasan Awal Tim Pendanaan

Dokumen usulan kelompok yang telah diverifikasi selanjutnya dilakukan pembahasan oleh rapat tim pendanaan untuk memastikan kelengkapan dokumen dan proses tahapan sebelumnya;

 

(2)       Analisa Dokumen Hasil Tim Verifikasi

Menganalisa semua dokumen hasil Tim Verifikasi terhadap ketersediaan dana di UPK dan riwayat pinjaman sebelumnya;

(3)       Musyawarah Pendanaan Perguliran

Musyawarah yang dihadiri oleh Tim Pendanaan, BKAD, BP-UPK, UPK, Tim Penyehat Pinjaman, TV dan (PjOK dan FK/FT masih dalam program) untuk menentukan jumlah besaran dana pinjaman kelompok;

(4)       Keputusan Pendanaan

Keputusan pendanaan dilakukan oleh Tim Pendanaan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Tim Pendanaan. Informasi pendanaan harus sudah diinformasikan kepada kelompok calon penerima pinjaman maksimal dua minggu setelah terbit Surat Keputusan Tim Pendanaan dan diumumkan kepada masyarakat melalui papan informasi dan media lainnya.

 

Pasal 2

Pelaksanaan Pendanaan

(1)       Pelaksanaan pendanaan dapat dilakukan setelah ada Surat Keputusan Tim Pendanaan;

(2)       Tim Pendanaan wajib berkoordinasi dengan pengurus UPK untuk membicarakan kebutuhan dana yang diajukan oleh calon kelompok peminjam / kegiatan;

(3)       Penyaluran dana bagi calon kelompok peminjam selambat-lambaynya dilakukan maksimal 2 (dua) minggu setelah ditetapkan dalam SK Tim Pendanaan;

(4)       Setiap pengambilan dana oleh UPK untuk kebutuhan pencairan kelompok harus sepengetahuan Tim Pendanaan;

(5)       Penyaluran kepada kelompok yang tidak sesuai dengan jadwal dan ranking harus seijin Tim Pendanaan;

(6)       Bersama BP-UPK wajib melakukan supervise kelengkapan berkas pinjaman, apabila diperlukan dapat dilakukan validasi lapangan. Hasil validasi dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada BKAD;

(7)       Tim Pendanaan mempunyai kewajiban untuk menentukan besaran dana yang akan dicairkan / digulirkan.

 

 

 

 

 

Pasal 3

Waktu Pendanaan

(1)       Waktu pelaksanaan pendanaan mulai tanggal 1 s/d 20 setiap bulan.

(2)       Jadwal pendanaan dibuat atas hasil koordinasi pengurus UPK dengan Tim Pendanaan setelah mendapat persetujuan BKAD.

 

Pasal 4

Operasional Tim Pendanaan

(1)       Operasional pelaksanaan rapat-rapat Tim Pendanaan diambil dari kas Operasional UPK dengan mempertimbangkan kewajaran yang disesuaikan dengan kebutuhannya;

(2)       Operasional yang dapat didanai dari Kas Operasional UPK adalah biaya Makan dan Minum kegiatan Rapat, ATK, Tunjangan Transportasi Tim Pendanaan setiap kegiatan Rapat pembahasan pemutusan Pendanaan pinjaman, dan transportasi kunjungan lapangan apabila memerlukan verifikiasi ulang;

(3)       Operasional yang dikeluarkan untuk kegiatan Tim Pendanaan maksimal sama dengan biaya MAD Perguliran yang biasa dilakukan;

(4)       Penerimaan dan pengeluaran Tunjangan dan biaya lainnya harus dibuktikan dengan daftar hadir, berita acara pertemuan dan bukti-bukti pengeluaran lainnya;

(5)       Rencana Anggaran Tim Pendanaan harus masuk ke dalam RAPB UPK pada pos biaya operasional lainnya.

 

Pasal 5

Monitoring Tim Pendanaan

(1)       Tim pendanaan wajib memonitor dan mengevaluasi kelompok pengguna dana bergulir.

(2)       Bila diketahui ada kelompok yang menggunakan dana SPP, dan dana bergulir lainya, tanpa melalui rekomendasi dari Tim pendanaan, maka Tim pendanan bisa  segera membuat rekomendasi kepada BKAD agar dana yang telah dicairkan ditarik kembali.

(3)       BKAD segera memerintahkan kepada pengurus UPK agar dana tersebut ditarik kembali.

(4)       Monitoring dan evaluasi Tim pendanaan dilakukan minimal satu bulan sekali.

 

BAB III

TUGAS DAN KEWAJIBAN SECARA UMUM TIM PENDANAAN

Pasal 6

(1)       Menjunjung tinggi nama baik  BKAD dan Tim  pendanaan

(2)       Berdasarkan rekomendasi dari Tim verifikasi, Tim pendanaan segera melakukan analisis penilaian pada calon kelompok peminjam/pengusul kegiatan.

(3)       Jam kerja Tim Pendanaan disesuaikan dengan kebutuhan

(4)       Tim Pendanaan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BKAD, setiap bulan.

 

BAB IV

TUGAS, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG KHUSUS

TIM PENDANAAN

Pasal 7

Ketua

(1)       Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan program yang telah digariskan oleh MAD dan BKAD

(2)        Bertanggungjawab atas terlaksananya program kerja Tim Pendanaan

(3)       Wajib membuat laporkan hasil pelaksanaan Tim pendanaan.

(4)       Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan operasional Tim Pendanaan

(5)       Melakukan pemeriksaan, penilaian dan penetapan pendanaan usulan kegiatan

Pasal 8

Sekretaris

(1)       Membuat kelengkapan administrasi pemeriksaan, penilaian dan penetapan pendanaan usulan kegiatan

(2)       Pengarsipan / pendokumentasian secara tertib semua administrasi Tim Pendanaan

(3)       Bersama anggota Tim Pendanaan lainnya melakukan pemeriksaan, dan penilaian pendanaan usulan kegiatan

(4)       Bersama anggota Tim Pendanaan lainnya melaksanakan dan bertanggung jawab atas tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua

Pasal 9

Anggota

(1)       Bersama anggota Tim Pendanaan lainnya melakukan pemeriksaan, dan penilaian pendanaan usulan kegiatan

(2)       Bersama anggota Tim Pendanaan lainnya melaksanakan dan bertanggung jawab atas tugas-tugas lain yang diberikan ketua.

 

BAB V

PEREKRUTAN DAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 10

(1)          Berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan pengurus Tim Pendanaan apabila dipandang  perlu harus diadakan pendaftaran dan seleksi,

(2)          Pemilihan dan penetapan pengurus Tim Pendanaan harus disepakati dalam MAD

 

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 11

Tim Pendanaan setiap bulan wajib membuat laporan rangkap 4 untuk dikirim kepada :

1)     BKAD

2)     Lembaga pemberi program ( jika ada program )

3)     PjOK / Camat

4)     Arsip Tim Pendanaan

 

BAB VII

LARANGAN

Pasal 12

(1)       Melanggar AD ART BKAD, keputusan MAD dan BKAD

(2)       Melalaikan tugas dan kewajiban  Tim  Pendanaan

(3)       Menyalahgunakan wewenang  Tim Pendanaan

 

 

 

 

BAB VIII

SANKSI

Pasal 13

(1)       Pengurus Tim Pendanaan yang melanggar larangan, BKAD dapat mengeluarkan teguran sampai rekomendasi pemberhentian dengan mekanisme :

a)     Teguran lisan

b)     Teguran tertulis pertama, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak mendapat teguran lisan tidak diindahkan

c)     Teguran tertulis kedua, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak mendapat teguran tertulis pertama tidak diindahkan

d)     Teguran tertulis ketiga, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak mendapat teguran tetulis kedua tidak diindahkan

e)     Rekomendasi pemberhentian apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak mendapat teguran tertulis ketiga tidak diindahkan

(2)       Pengurus Tim Pendanaan yang terlibat dalam proses perkara pidana dapat diberhentikan sementara oleh BKAD

(3)       Pengurus Tim Pendanaan yang dijatuhi hukuman dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan dengan Surat Keputusan BKAD.

 

BAB IX

MASA KERJA TIM PENDANAAN

Pasal 14

(1)       Masa Kerja Tim Pendanaan berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran, dan dapat dipilih kembali.

(2)       Setiap 6 (enam) bulan  sekali BKAD melakukan evaluasi kinerja Tim Pendanaan.

 

BAB X

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 15

(1)       Pengurus Tim Pendanaan yang melakukan pelanggaran dan penyelewengan dana BKAD, diberhentikan dengan tidak hormat oleh BKAD melalui MAD

(2)       Pengurus Tim Pendanaan yang mengundurkan diri, diberhentikan dengan hormat oleh BKAD melalui MAD

(3)       Pengurus Tim Pendanaan yang berdasarkan evaluasi tidak layak, diberhentikan dengan hormat oleh BKAD melalui MAD

 

BAB XI

EVALUASI KINERJA

Pasal 16

(1)       Evaluasi kinerja Tim Pendanaan dilakukan oleh BKAD

(2)       Evaluasi kinerja dilakukan setiap 1 ( satu ) tahun sekali

 

 

 

Ditetapkan di         :    Surade

Pada Tanggal        :    19 Juni 2013

Ketua BKAD / Forum MAD

 

 

 

MANSYUR, S.Pd

 

 

Mengetahui :

Camat Surade

 

 

 

Drs. H. ABDUL RIVA’I, M.Si

NIP. 19600311 198603 1 005

 

 

Untuk mendownloadnya, klik di sini ...!!!